Ironi Sang Pahlawan Devisa

Ironi Sang Pahlawan Devisa

Bagaimana ironi sang pahlawan devisa? Hal apa yang bisa dipelajari dari seorang pahlawan devisa?

Simak informasi selengkapnya dalam rubrik berikut ini!

 

Rubrik Finansialku

Rubrik Finansialku Lifestyle (rev)

 

Sang Pahlawan Devisa

Nasib malang menimpa Adelina. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mencari peruntungan di Negeri Jiran Malaysia mendapat perlakuan tidak pantas, alih-alih menimbun pundi-pundi rupiah.

Tenaga kerja asal Nusa Tenggara Timur ini sampai meregang nyawa akibat ulah sang majikan pada 2018 silam.

Seperti diwartakan Kompas.com, Adelina ditemukan tidak bernyawa dengan kondisi banyak luka di tubuhnya, antara lain di kepala, wajah, dan terdapat nanah pada bekas luka bakar di kaki.

Apa yang dialami oleh Adelina bukan fenomena baru yang terjadi. Adelina merupakan satu dari sekian banyak tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang alami nasib kurang beruntung.

Kasus penyiksaan, tidak mendapat upah, hingga terbunuhnya tenaga kerja menjadi rantai tidak berujung yang dialami Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

Pahlawan Devisa 02 TKI - Finansialku

[Baca Juga: Ini Dia Hak Karyawan Berdasarkan UU Ketenagakerjaan yang Perlu Diketahui]

 

Indonesia tergolong getol mengirimkan tenaga kerjanya ke luar negeri. Negeri ini bahkan menyabet gelar sebagai negara kedua terbesar yang mengirim tenaga kerja ke kawasan Asia Tenggara.

World Bank menghimpun sebanyak 18% sumber daya manusia Indonesia telah tersebar di Indonesia. Negeri Gajah Putih alias Thailand menjadi destinasi tenaga kerja Indonesia mencari nafkah terbanyak dengan persentase 55%.

Meski rajin mengirimkan pekerja ke luar negeri, tidak sedikit tenaga kerja Indonesia yang mengeluhkan kondisi pekerjaanya di negara penempatannya.

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) seperti diwartakan Beritagar mencatat Malaysia menjadi Negara dengan jumlah aduan terbanyak, yakni 3.120 pengaduan pada 2018.

Jenis masalah yang menjadi pengaduan antara lain:

  • Sakit,
  • Gaji tidak dibayar,
  • TKI ingin dipulangkan,
  • Putus Hubungan Komunikasi,
  • Pekerjaan tidak sesuai Peraturan Kerja,
  • Pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir,
  • Tindak kekerasan dari majikan,
  • Overstay,
  • Pekerja mengalami kecelakaan,
  • Potongan gaji melebihi ketentuan,
  • Pekerja tidak punya ongkos pulang,
  • Pekerja tidak harmonis dengan pengguna,
  • Pelecehan seksual,
  • Dan lain sebagainya.

 

Berbagai perlakuan yang tidak menyenangkan itu berbanding terbalik dengan manfaat positif perekonomian Negara tujuan tenaga Kerja Indonesia.

Buktinya, kehadiran tenaga kerja asing menemukan kenaikan 10% jumlah pekerja migran berketerampilan rendah meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) riil sebesar 1,1%.

Trik Jitu Mengalokasi dan Mengatur Keuangan Bulanan dari Pendapatan Anda 01 Menghitung Uang - Finansialku

[Baca Juga: Inilah 10 Masalah Karyawan di Perusahaan yang Berbahaya (Plus Solusinya)]

 

Selain membawa dampak positif bagi Negara tujuan, pemerintah Indonesia juga mendapat manfaat yang tidak sedikit dari hijrah warganya ke luar negeri untuk bekerja.

Kita semua tahu, tenaga kerja Indonesia di luar negeri menyabet gelar pahlawan devisa bagi pemerintah Indonesia. Sumbangsih para tenaga kerja Indonesia tidak bisa diremehkan begitu saja.

 

Bank Indonesia mencatat total remitansi tenaga kerja Indonesia 2015 sudah mencapai Rp119 triliun. Angka itu tidak jauh berbeda dengan penerimaan negara dari amnesti pajak dengan angka Rp135 triliun pada 2017.

Hal ini membuktikan kontribusi yang tinggi telah diberikan tenaga kerja Indonesia pada negara.

Di balik sumbangsih yang luar biasa atas perekonomian, ada banyak tenaga kerja Indonesia yang harus rela diperlakukan tidak selayaknya oleh sang majikan.

Besarnya sumbangsih tenaga kerja Indonesia tidak beriringan dengan kontribusi pemerintah atas perlindungan tenaga kerja Indonesia.

Download Aplikasi Finansialku di Google Play Store

 

Secara hukum, keberadaan tenaga kerja Indonesia sebetulnya telah dipayungi oleh Undang-Undang nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun, undang-undang yang telah dirancang oleh pemerintah mengalami kepincangan di beberapa aspek, termasuk dalam hal komunikasi.

Hal yang paling nampak ialah rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja Indonesia. Laporan republika menyebutkan bahwa satu dari dua angkatan kerja di Indonesia yang hanya berbekal ijazah Sekolah Dasar (SD) memilih menjadi tenaga kerja di luar negeri.

Staf Ahli Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dita Indah Sari, mengatakan persoalan tingkat pendidikan inilah yang menjadi cikal bakal problematika TKI di negara tujuan kerja.

Seiring dengan hal itu, maka aspek hukum dari Undang-Undang perlindungan tenaga Kerja Indonesia tidak dicerna dengan sempurna oleh tenaga kerja Indonesia karena rendahnya tingkat pendidikan.

Padahal, pada pasal 6 Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 telah diatur tenaga migran Indonesia harus terlebih dahulu mendapat segala akses informasi mengenai pekerjaannya meliputi akses kerja, tata cara penempatan, kondisi kerja luar negeri.

Jika menilik pasal tersebut, seharusnya tenaga kerja Indonesia berangkat ke Negara tujuan dengan kondisi “melek” terhadap berbagai aspek, mulai dari kompetensi, budaya, hingga kesadaran hukum.

7 Tindakan Orang Sukses yang Perlu Dicontoh Dalam 3 Bulan Awal Bekerja 02 Semangat - Finansialku

[Baca Juga: Wealth Management: Bagaimana Menangani Karyawan yang Tidak Siap Pensiun]

 

Sejatinya, kesadaran hukum punya peran esensial terhadap hidup tenaga kerja Indonesia.

Soerjono Soekanto mendefinisikan kesadaran hukum ialah konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dihendaki atau sepantasnya.

Kesadaran hukum memiliki beberapa indikator, antara lain pengetahuan tentang peraturan hukum (law awareness), pengetahuan tentang isi peraturan hukum (law acquaintance), sikap terhadap peraturan hukum (legal attitude), dan perilaku hukum (law behavior).

Indikator tersebut menjadi acuan bagi Lalu Husni untuk mengkaji perlindungan tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Dari situ, fakta yang ironis terungkap.

Hanya 20% tenaga kerja Indonesia yang sadar dan tahu penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri diatur dalam Undang-undang.

Percuma saja pemerintah mengatur warganya agar terlindungi bila warganya saja tidak tahu bahwa mereka itu dilindungi. Pemahaman tenaga kerja Indonesia terhadap hukum ini berpangkal dari rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja Indonesia.

Download Aplikasi Finansialku di Google Play Store

 

Implikasi lain timbul dari rendahnya tingkat pendidikan serta kompetensi tenaga kerja Indonesia.

Selama ini, sektor informal diburu oleh tenaga kerja Indonesia ketimbang sektor formal. Alasannya sederhana, tidak perlu adanya skill khusus hingga ijazah pendidikan tinggi.

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Bisnis.com memaparkan bahwa periode Januari hingga November 2016, jumlah TKI sektor formal yang berangkat ke luar negeri mencapai 114.171 orang, sedangkan sektor informal 98.729 orang.

Telah sadar, akhirnya pemerintah mulai mendorong Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri untuk merambah ke sektor formal.

Memilih bekerja di sektor informal, artinya tenaga kerja Indonesia harus bersiap dengan tidak jelasnya hak dan kewajiban sebagai pekerja, karena tenaga kerja Indonesia bekerja untuk perseorangan atau instansi tanpa badan hukum yang jelas.

Definisi Actio Pauliana Adalah 01 Hukum Pengadilan Waris - Finansialku

[Baca Juga: Karyawan Milenial! 5+ Kiat Mencapai Kebebasan Finansial yang Perlu Kamu Tiru]

 

Pincangnya Undang-undang perlindungan Tenaga Kerja Indonesia terlihat juga pada tidak efektivnya pengawasan terhadap TKI di luar negeri.

Peristiwa yang menimpa Adelia dapat dihindari bila pemerintah berhasil mengimplementasikan Undang-Undang yang dibuat. Padahal, negara berjanji melakukan pengawasan terhadap rakyatnya yang bekerja di luar negeri pada Pasal 8g Undang-Undang nomor 18 tahun 2017.

Selama ini, pemerintah terkesan latah menangani kasus Tenaga Kerja Indonesia. Pemerintah ketar-ketir menangani kasusnya bila sudah terjadi, tidak ada upaya preventif.

Sejatinya, Undang-undang dibuat untuk membuat rakyat merasa aman karena punya perlindungan secara hukum.

Namun sayangnya, hal itu tidak terjadi menyangkut tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Mereka, yang jadi pemasok Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) Negara justru harus menanggung nasib pahit sendirian, tanpa tahu bahwa keberadaannya dilindungi.

Mengingat remitansi Tenaga Kerja Indonesia telah turut membantu menggerakkan roda perekonomian dalam negeri, sepatutnya pemerintah memberikan perhatian khusus pada Tenaga Kerja Indonesia.

Caranya, tentu dengan gencar melakukan pencerahan pada tenaga kerja Indonesia bahwa mereka dilindungi secara hukum. Tidak kalah penting, menyediakan payung hukum yang melindungi keberadaan tenaga kerja Indonesia serta menjamin keamanannya secara berkala.

 

Setelah membaca artikel ini, apa tanggapan dan komentar Anda? Silakan beri pendapat Anda pada kolom di bawah ini, terima kasih!

 

Sumber Gambar:

  • Pahlawan Devisa 01 – https://bit.ly/2IvFmWq
  • Pahlawan Devisa 02 – https://bit.ly/2XbTrMV

 

Artikel ini dipersembahkan oleh:

Muhamad Arfan Septiawan

Muhamad Arfan Septiawan adalah seorang mahasiswa aktif program studi Jurnalistik di Universitas Padjadjaran.

 

KATEGORI ARTIKEL